KRISIS EKONOMI 1998

Kronologi Krisis Ekonomi

Tahun 1997 – 1998 adalah tragedi bagi Indonesia. Karena perekonomian Indonesia tercatat sebagai keadaan yang paling suram. Begitu Soeharto menyatakan diri mundur sebagai presiden ke-2 RI pada Tanggal 21 Mei 1998. banyak sekali tragedy-tragedi yang terjadi di Indonesia. Kecenderungan pelemahan rupiah pasar, terus menjadi-jadi Sejak aksi penembakan mahasiswa Trisakti tangal 12 Mei dan aksi penjarahan 14 Mei di Jakarta. Hal itu diikuti gelombang kerusuhan dan aksi politik yang tidak habis-habisnya pasca mundurnya Soeharto.

Juli 97, membuat  kurs  Rupiah terhadap dollar mulai merosot mencapai Rp. 17.000, pada saat inilah awal sejarah perekonomian sangat buruk bagi masyarakat Indonesia. Merasa tidak mampu dan tidak percaya diri menyelesaikan krisis yang ada, sejumlah pejabat pemerintah akhirnya memunculkan wacana untuk meminta pertolongan IMF. Bahkan banyak media massa dalam dan luar negeri yang saat itu memuat saran-saran agar Indonesia segera meminta pinjaman pada International Monetary Fund (IMF).

Akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1997 pemerintah meminta bantuan kepada IMF untuk memulihkan keadaan krisis ekonomi saat itu. sebenarnya ECONIT secara tegas memperingatkan bahwa mengundang IMF hanya akan menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis yang lebih parah. ECONIT mengibaratkan Indonesia sebagai orang sakit. Memang Indonesia menghadapi sejumlah penyakit dan harus diberikan perawatan diriumah sakit, tetapi Indonesia tidak harus masuk kedalam perawatan Unit Gawat Darurat (UGD) yang diibaratkan IMF. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang pernah bekerjasama dengan IMF, hanya sementara saja IMF memberikan perekonomian yang stabil dan tidak lama kemudian krisis itu kembali lagi. Tetapi Indonesia mengabaikan peringatan  dari ECONIT. Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus, mengumumkan paket bantuan IMF untuk Indonesia senilai 23 miliar dollar AS untuk menstabilkan keuangan dan melakukan reformasi ekonomi. Bantuan tersebut terdiri atas 18 miliar dollar AS pinjaman badan multilateral dan lima miliar dollar AS sisanya berasal dari pemerintah Indonesia. Toh, meskipun IMF telah mengumumkan bantuannya kepada Indonesia, kurs rupiah tetap saja melemah hingga mencapai Rp 3.670.

             Kebijakan yang disarankan IMF juga menjerumuskan Indonesia ke krisis yang lebih parah, seperti kasus likuidasi 16 bank pada bulan November 1997, yang memicu rush terhadap puluhan bank besar Indonesia seperti Bank BCA dan Bank Danamon, membuat kolaps sistem perbankan nasional, dan kian menenggelamkan nilai tukar rupiah.

IMF juga memicu kerusuhan sosial melalui saran yang diberikan. Atas saran IMF, untuk memangkas subsidi BBM dan listrik, pemerintah menaikkan harga BBM antara 25 persen  (minyak tanah) sampai 71 persen (premium) pada tanggal 4 Mei 1998. Selang sehari kemudian, ribuan mahasiswa di Makasar turun ke jalan dan terjadi bakar-bakaran untuk memprotes kenaikan harga BBM. Pada hari-hari berikutnya, aksi tersebut meluas ke Medan, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan puncaknya berakhir di Jakarta 12 Mei 1998. Akibat saran IMF tersebut, ratusan orang meninggal di seluruh Indonesia, ribuan luka-luka, ratusan gedung dan ribuan kendaraan hancur dan terbakar. Inilah contoh kesekian kalinya di negara berkembang: terjadi kerusuhan sosial akibat saran IMF

Dengan kata lain sangatlah sulit bagi negara-negara yang memiliki perekonomian yang berkembang diatas sistem keuangan dunia yang labil dan cenderung menjerumuskannya kedalam perangkapnya. Rekayasa dan spekulasi yang disengaja untuk menyerang mata uang suatu negara bisa berakibat fatal bagi sistem ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Bentuk aksinya adalah  dengan memperlemah sistem keuangan yang berlaku dengan negara yang bersangkutan. Hal ini bisa terjadi oleh karena kekuatan berupa potensi dan yang dimilikinya dan diperkuat dengan praktik dan institusi pasar valuta. Pada gilirannya, praktik-praktik semacam ini menyebabkan negara dan rakyat yang aktif di sector riil menanggung pil pahit dari akibat yang ditimbulkannya.

Kronologis krisis moneter yang ada di indonesia dari 1997 :

1. tertekannya nilai tukar rupiah setelah terjadi hal yang serupa terhadap baht Thailand yang diikuti dengan pengambangan baht tanggal 2 Juli 1997 dan peso Pilipina 11 Juli 1997.

2. dilakukan pelebaran kurs intervensi rupiah dari 8% menjadi 12% pada 11 Juli 1997, setelah dilakukan pelebaran sebanyak enam kali sejak 1994.

3. dilakukan penghapusan rentang kurs intervensi atau pengambangbebasan rupiah pada tanggal 14 Agustus 1998.

4. dilakukan intervensi dalam pasar valas menghadapi tekanan yang timbul baik setelah pelebaran kurs intervensi maupun setelah 14 Agustus 1997. Hal ini diikuti dengan langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk mempertahankan kurs dengan intervensi, yaitu pengetatan likuiditas melalui kebijakan moneter dan fiskal dengan berbagai bentuknya (penundaan pengeluaran anggaran, peningkatan suku bunga SBI dan pengubahan deposito milik BUMN ke dalam SBI).

5.langkah -langkah kebijakan makro dan sektoral 3 September 1997, suatu "self imposed IMF program "

6. keputusan untuk meminta bantuan IMF awal Oktober 1997.

7. perundingan dengan IMF yang menghasilkan 'letter of intent' pertama, 31 Oktober 1997, dari precautionary menjadi standby arrangement. Program yang akan diimplementasikan meliputi kebijakan pengendalian moneter dan nilai tukar, langkah-langkah fiskal, restrukturisasi sektor keuangan dan restrukturisasi sektor riil.

8.kebijakan pencabutan ijin usaha 16 bank dan implikasinya.

9. pencairan pinjaman tahap pertama $3 milyar dari pinjaman IMF $10 milyar sebagai bagian dari paket $43 milyar. Intervensi pasar valas bersama Jepang dan Singapore yang berhasil, kemudian implementasi program dengan dukungan IMF yang kurang lancar (masalah tuntutan terhadap Gubernur BI dan Menkeu di PTUN, ketidakjelasan pelaksanaan penghapusan monopoli dan penundaan proyek-proyek serta pelaksanaan kebijakan moneter yang seret) dan reaksi pasar yang negatif

10. proses terjadinya 'letter of intent' kedua, 15 Januari 1998, didahului dengan desakan G7.

11. reaksi pasar terhadap kemungkinan pencalonan Habibie sebagai Wapres.

12. pelaksanaan restrukturisasi perbankan dengan pemberian garansi terhadap semua deposito, giro, tabungan dan pinjaman perbankan serta pendirian BPPN.

13.heboh CBS, usulan Steve Henke, dan implikasi yang ditimbulkan.

14.keputusan BPPN membekukan 7 bank serta melaksanakan pengawasan intensif terhadap 7 bank lain.

15.perundingan Pemerintah dengan IMF yang menghasilkan "Memorandum Tambahan tentang Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan", yang ditanda tangani Menko Ekuin pada tanggal 9 April 1998.

16.pencairan pinjaman tahap ke dua sebesar $1 milyar.

17.penyelesaian pinjaman swasta dengan berbagai perundingan di Tokyo, New York dan Frankfurt

18.Pengumuman Kabinet Reformasi dan pemberian status independen ke pada Bank Indonesia setelah pergantian Presiden dari Soeharto ke Habibie.

Sebab-akibat terjadinya krisis ekonomi

KRISIS moneter Indonesia disebabkan oleh dan berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand, Bath terhadap Dollar US. Secara singkat penyebab utamanya adalah, adanya discruption di capital market yang bermula di Thailand.

Berikut ini 4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 :

1.   stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”.

2.  terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

3. sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

4.  perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

Krisis ekonomi membuat kondisi masyarakat Indonesia masih terus memburuk. Indeks harga saham di bursa dunia terus terpuruk. Nilai mata uang di pasar uang terus bergejolak. Saluran dana untuk kredit ke sektor industri, infrastruktur dan perdagangan mulai macet. Proses produksi mandek. Dua puluh juta pekerja di seluruh dunia terancam di-PHK.

Krisis ekonomi membuat pemerintah mempunyai Program privatisasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya tidak terlepas dari dorongan untuk mengatasi maslah sumber pembiayaan pembangunan akibat krisis ekonomi. Keinginan serius pemerintah, dibuktikan dengan penyiapan sejumlah perusahan negara (BUMN) yang memiliki potensi dan prospek untul masuk ke pasar modal dengan petimbangan bahwa BUMN diharapkan perananya dapat mengembangkan pasar modal sebagia sumber pembiayan yang diharapkan dalam jangka panjang dapat dijadikan sebagi alternatif utama pembiayaan selain perbankan.

Selain alasan ekonomis juga yang berhubungan dengan alasan politis. Manfaat ekonomis dan privatisasi adalah selain peningkatan efisiensi dan kinerja perusahaan, juga privatisasi mampu membangun industri yang kompetitif, mengembangkan ekonomi pasar atau meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi beban, aktivitas negara, memanfatakan hasil privatisasi untuk menutup defisit anggaran, mendaptkan dana untuk pengembangan usaha dan memperluas pasar modal dalam negeri.

Dari alasan politik, privatisasi dimaksudkan ada usaha untuk mempertahankan usaha tersebut. Privatisasi BUMN ini sebenarnya sudah lama menjadi strategi BUMN yang berasangkutan, tidak saja dinegara-negara berkembang seperti Brazil, Chili, Argentina, Meksiko, dan Malaysia, namun juga di negara-negara maju seperti Selandia Baru, Inggris, Perancis, dan Singapura. Dalam praktiknya alasan ekonomi ternyata lebih cenderung dijadikan argumen oleh pemerintah dalam memprivatisasi BUMN, selain alasan tersebut bahwa melalui privatisasi BUMN melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

BUMN memiliki peranan yang begitu strategis dalam perekonomian nasional. Sampai dengan tanggal 31 Desember 1997 saja total asset yang dimiliki BUMN mencapai Rp.461,6 triliun dengan penguasaan di berbagai industri yang vital dan hulu. Dari 159 BUMN, yang terdiri dari 119 persero tinggal, 6 persero publik dan 24 persero ptungan yang dimiliki oleh pemerintah, sebagian besar kinerjanya kurang menggembirakan dengan tingkat ketidak efisienan yang tinggi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal demikian terjadi. Salah satunya, Adanya posisi monopoli dalam jumlah jasa pelayanan.

Sebeum krisis moneter Asia Tenggara mei 1997, pendapatan perkapita Indonesia tercatat US$ 1.600 pertahun dan dikelompokkan dalam “negara berpendapatan menengah”. Jika merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebagai dampak krisis, diperhitungkan pada tingkat rata-rata nisbi tetap (stabil) yakni pada kisaran Rp.8.000 atau sekitar 400% dari nilai tukar pra-krisis sebesar (US$ 1:Rp.2.400), maka pendapatan perkapita juga sebenernya merosot sampai 4 X lipat. Dan termasuk dalam kelompok “negara berpenghasilan rendah / negara miskin“. Perkiraan tahun 1997 Indonesia memilikia hutang luar negeri mencapai US $ 142 Milyar. Dengan total Penduduk 202 juta jiwa. Maka beban hutang perkapita adalah US $ 703/ tahun. Artinya pada tahun itu setiap bayi Indonesia yang baru lahir memikul utang luar negri sebesar US $ 303 atau sekitar Rp. 240.000 / tahun.

 Dampak buruk pendidikan pada masyarakat Indonesia

Kemiskinan. Merupakan permasalahan yang selalu menjadi musuh bebuyutan bangsa Indonesia, dari zaman penjajahan Belanda sampai zaman yang semodern ini. Agenda-agenda dan proyek pemberantasan kemiskinan yang telah dilakukan bertahun-tahun lamanya ternyata tidak membuahkan hasil. Lembaga maupun organisasi yang dibentuk untuk menitikberatkan program-programnya pada kesejahteraan masyarakat pun tidak pernah bersuara. Masyarakat yang selalu bersikap pasif menghadapi persoalan ini juga tak bisa berbuat apa-apa.

Berdasarkan atas data-data yang ada, tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sekitar 22,5 juta (11 persen). Sedangkan pada puncak krisis tahun 1998, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) telah menjadi sekitar 39,4 juta (24 persen). Diperkirakan 50 juta jiwa kelompok masyarakat yang berada tepat pada garis kemiskinan dan masyarakat yang rawan jatuh ke kelompok miskin. Dan tentunya angka ini kian lama semakin bertambah.

Krisis yang semula hanya krisis moneter semakin lama melebar menjadi krisis multidimensional karena kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Krisis di Indonesia seperti bola salju, yang semakin lama semakin besar dan mencalup hampir di segala bidang. Seperti, krisis moral yang diderita oleh para generasi muda, yang diharapkan menjadi komponen penerus pembangunan, semakin merajalela.

Pemuda adalah penerus bangsa Indonesia dimasa depan. Maka dari itu perlu dari sekaranglah pemuda itu dibekali ilmu-ilmu pengetahuan. Pada saat krisis ekonomi mulai merajalela, pendidikan pun terbengkalai oleh pemerintah padahal setidaknya pedidikan diutamakan karena untuk meneruskan perjuangan di Indonesia ini. Krisis ekonomi menghimpit perekonomian masyarakat. Banyak pekerja yang di PHK serta tingginya harga barang pokok. Itu semua mengakibatkan turunnya kesejahteraan rakyat, apalagi pada masyarakat menengah kebawah. Dunia pendidikan bagi anak-anak  yang orang tuanya kurang mampu memberikan pendidikan pada anaknya diakibatkan karena minimumnya ekonomi mereka. Setidaknya pemerintah punya untuk memberikan dunia pendidikan bagi masyarakat miskin, karena generasi itu punya SDM  yang berkualitas yang harus didukung oleh pemerintah. Maka dari itu, peranan dunia pendidikan sangatlah berpengaruh. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal ini. Karena pelajar merupakan calon SDM dan dengan membekali pelajar, berarti telah memunculkan peranan yang mereka miliki. Peningkatan kualitas, itulah yang seharusnya dilakukan.

Strategi pemerintah terhadap krisis ekonomi

Pemerintah mempunyai langkah-langkah untuk mencegah krisis keuangan yang baru. Salah satunya adalah bagaimana memperkuat sektor perbankan, selain memperkuat lembaga-lembaga nonbank seperti asuransi, serta perkembangan dari bank syariah. Kendalanya adalah masyarakat yang selama ini belum mempergunakan dana perbankan.

         Pasar modal tidak kurang penting. Saat ini pasar modal berkembang cukup pesat, di bidang keuangan arahnya sudah tepat, tapi dalam pertumbuhan good governance, sektor perbankan jangan sampai terlupakan. Sebab pemicu krismon salah satunya akibat kredit perbankan yang diberikan tidak mengikuti ketentuan yang ada, di antaranya campur aduk pemilik dengan direksi, pemberian kredit terhadap kelompoknya sendiri yang tidak bertanggung jawab. Padahal kan ada aturannya. Fungsi pengawasan dari pemerintah dan BI jangan sampai terabaikan.

          Negara juga berperan untuk mencegah terrjadinya krisis moneter lagi. dan Masing-masing region mempunyai cara masing-masing. Untuk ASEAN adanya forum Chiangmai Initiative, yang merupakan kerja sama bilateral untuk saling membantu di bidang krisis cadangan devisa. Melemahnya kurs negara-negara ASEAN terutama kekuatan dari kurs dollar dan mata uang lainnya. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, mereka tidak mempunyai forum untuk menghadapi krisis finansial, mengingat krisis tersebut sangat minim terjadi di wilayahnya, karena mereka sudah masuk dalam negara ekonomi maju.

        Dan menurut saya bukan hanya pemerintah saja yang mempunyai peran pada msalah krisis ekonomi ini, tetapi rakyat Indonesia itu sendiri harus berperan dalam masalah perekonomian ini. Antara lain:

1. membuat agenda pembangunan nasional yang rasional dan partisipatif agar dapat menjawab pertanyaan tentang perlukah kita berhutang. Selama inin hutang dibuat oleh pemerintah dan perusahaan swasta, tetapi resikonya ditanggung oleh seluruh rakyat dan bangsa.
2. menyadarkan diri kita sendiri. Perlu menggali dan selalu mengikuti perkembangan hutang luar negri Indonesia. Melalui membaca, mencari informasi yang mendukung atau ikut menyebarkan info mengenai dmpak dari hutang luar negeri.
3. mewaspadai pembanganan daerah yang bisa jadi didanai oleh hutang.
4. menggunakan hak untuk meminta keterbukaan pemerintah menjelaskan seluruh hutang kita. Menuntut agar pemerintah merencanakan pembayaran yang rasional dan tidak merugikan rakyat atau dengan tegas menuntut pemotongan hutang sebesar 30% karena hutang yang dibuat oleh pemerintah nyatanya dikorupsi oleh pemerintah juga.
5. merangsang pertumbuhan kapasitas dalam negeri agar tidak perlu lagi bethutang. Untuk itu kita harus menuntut agar pemerintah menerapkan pola pembangunan yang berbeda dari yang kini dilakukan. Kita memerlukan demokrasi partisipatif, pemerintah dan DPR yang bersih serta semangat nasionalisme dalam arti luas, juga solidaritas yang kuat antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Topatimasang, Roem.1999.”Hutang itu Hutang”. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Harinowo, Cyrillus.2002.” Utang Pemerintah”. Jakarta: Gramedia.

Supriyanto, dan agung F. Sampurna.1999. “Utang Luar Negeri Indonesia”. Jakarta:

  Djambatan.

http://www.kaskus.us/

www.putracenter.wordpress.com

http://www.economy.okezone.com/

http://www.duaberita.com/

http://maisyaroh.wordpress.com